program kb

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Di Indonesia sejak zaman dahulu dipakai jamu dan obat yang maksudnya untuk mencegah kehamilan. Di Irian Jaya telah lama mereka mengenal ramuan dari daun-daun yang khasiatnya mencegah kehamilan. Di dalam masyarakat hindu Bali sejak dulu hanya ada nama untuk 4 orang anak, yang mungkin suatu cara untuk menganjurkan supaya pasangan suami istri mengatur kelahiran-kelahiran anaknya hanya sampai empat. Penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset yang bermanfaat bagi pembangunan,begitupun sebaliknya, penduduk yang besar tapi rendah kualitasnya akan menjadi beban pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala segi pembangunan dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Pada tahun 2006 lalu jumlah penduduk Indonesia berjumlah 222 juta jiwa, dan pada tahun 2007 naik menjadi 227 juta jiwa, padahal pada tahun 2000 berjumlah 205,8 juta jiwa (SP 2000). Jadi, sudah jelas bahwa setiap tahun, secara kuantitas, penduduk Indonesia terus bertambah. Dengan jumlah tersebut mengantarkan Indonesia menjadi negara keempat terbanyak penduduknya di dunia. Namun “prestasi” tersebut diimbangi dengan peningkatan secara kualitas. Berdasarkan Human Development Indices/UNDP tahun 2008, posisi kualitas penduduk dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), Indonesia berada pada peringkat ke-109 dari 179 negara dengan nilai 0,726. Dengan posisi tersebut Indonesia hanya berada satu peringkat lebih tinggi dibanding Vietnam yang menempati peringkat 109. Sementara, Malaysia, Thailand , dan Philipina sudah jauh lebih berhasil, masing-masing menempati peringkat 61, 74, dan 84 (HDI Report 2006) BAB II TINJAUAN TEORITIS PROGRAM KB PADA ZAMAN DAHULU Dulu, sebelum adanya program dari pemerintah dalam mengontrol pertumbuhan penduduk, KB, Keluarga Berencana, orang mampu mengontrol kehamilan dengan tanpa menggunakan alat-alat KB yang ada sekarang. Sebagai contoh, orang dari Daerah Jawa, saya mengambil contoh dari Mbah Saya, mampu melahirkan anak dengan tenggang waktu 5 tahun sekali, itu dilakukan tanpa menggunakan alat KB, bagaimana carannya?, Weton, atau hari kelahiran ibu, sangat berpengaruh terhadap berhasilnya hasil campur istri dan suami, karena dengan Weton ini dapat dihitung, hari apa saja anda boleh campur untuk mendapatkan anak dan hari apa aja anda tidak boleh campur untuk tidak mendapatkan anak. Untuk mendapatkan hari Weton anda, disarankan untuk mencari tanggalan yang menggunakan tanggalan jawa, dulu biasanya setiap tanggalan ada tiga system di cantumnkan, masehi, islami dan jawani. Saya mendapat data bahwa, untuk tidak hamil, seorang ibu tidak boleh campur di hari Wetonnya, dalam artian, bila anda lahir di hari Rabu Wage, maka anda tidak boleh campur di hari yang sesuai dengan weton anda tersebut, tanggal berapapun itu ditiap bulan masehinya. Kemudian, yang satu lagi adalah, untuk tidak hamil, anda tidak boleh campur di hari ganjil setelah hari Weton anda, masih dalam contoh di atas, bila Weton anda Rabu Wage, berarti hari Jumat, Minggu dan Selasa merupakan hari ganjil Weton anda, repot yah? Mungkin hal ini tidak masuk di akal kita yah.. namun, untuk mereka yang masih belom memiliki anak, perhatikan deh, mungkin juga system kuno di atas bisa dijadikan acuan, tidak ada salahnya toh dicoba, mungkin anda selalu campur di hari-hari yang disebutkan di atas. Tapi, untuk anda yang tidak ingin hamil, saya tidak menjamin untuk kebenaran system di atas, jangan di coba-coba kalau ragu, lain hal dengan yang ingin hamil, kalo yang menghindari kehamilan bisa kebablasan nanti… .Pada awal kepemimpinan pak Harto, Puskesmas dan Posyandu menjadi ujung tombak sekaligus implementasi program di bidang kesehatan. Pelayanan kesehat-an dan posyandu yang tersebar sampai ke desa terpencil berhasil menekan angka kematian bayi, mengendalikan penyebaran penyakit menular dan memperbaiki kondisi masyarakat secara fisik Sejarah mencatat, vaksin cacar pertama kali di dunia berhasil dikembangkan oleh Bio Farma. Karena itu oleh WHO Indonesia dinyatakan bebas dari cacar sekaligus polio pada tahun 1974. Posyandu dengan menyertakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau PKK juga berhasil mengatasi gizi buruk. Di sekolah dasar (SD) pada hari-hari tertentu disediakan menutambahanberupabuburkacanghijau, susudan makananbergizi lainnya serta pemeriksaan kesehatan oleh Unit Kesehatan Sekolah (UKS).Pendirian Puskesmas yang diawali Bung Karno berkembang pesat di era Pak Harto. Melalui pro-gram Inpres sarana kesehatan pada tahun 1994 hingga 1995 telah dibangun 6.984 Unit Puskesmas, 20.477 Unit Puskesmas Pembantu dan 3794 Unit Rumah Dinas untuk dokter di daerah terpencil. Untuk meningkatkan mobilitas pelayanan kesehatan, pemerintah juga mengadakan ratusan Unit Puskesmas Keliling dengan kendaraan ber-motor roda empat dan perahu motor. Dalam me-menuhi kebutuhan tenaga medis, Pak Harto mengupayakan penempatan dokter di daerah-daerah tertinggal yang dikenal dengan program dokter Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada tahun 1994-1995 telah ditempatkan lebih dari 3000 dokter PTT dan 800 dokter gigi PTT, jumlah tersebut terus meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. Gebrakan menarik lain adalah pengadaanbidan ketika akseptor dan calon akseptor Keluarga Berencana (KB) sernakin merebak diberbagai pelosok desa dan tidak bisa lagi dilayani dokter, karena padukuhan tempat tinggal mereka jauh dari Puskesmas. Memperhatikan kondisi demikian Pak Harto menggelar Inpres Bidan (crash program pengadaan bidan) dengan membuka sekolah bidan di mana-mana dan dalam 3 tahun kebutuhan akan bidan terpenuhi “Saya inget betul saat saya melapor kepada Menteri Kesehatan. Sekarang akseptor di desa sudah banyak sekali tidakbisa dilayani dokter di Puskesmas karena Puskesmas danpedukuhanjauh. Sedangkan bidan di seluruh Indonesia hanya ada 8000 sementara jumlah desa ada 65.000. Saya minta bidan kepada Menteri Kesehatan. Kata menteri kesehatan waktu itu bikin bidan itu tidak semudah seperti apa yang kamu bayangkan. Lalu akhirnya pak Harto mengatakan, ya sudah kalau memang itu tidak mudah, kita lakukan usaha secara khusus kita adakan inpres bidan (Crash Program). Akhirmya dibuka sekolah bidan di mana-mana dan dalam waktu 3 tahun kebutuhan bidan dapat dipenuhi, setiap desa ada bidan,” kenang Prof Dr Haryono Suyono Tanpa KB Musibah Untuk menekan pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah era Pak Harto mengadakan program Keluarga Berencana. Tahunl968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) – dengan sta-tus lembaga semi pemerintah – dan awal Pemba-ngunan Lima Tahun (PELITA) pertama, tepatnya tahun 1970 melalui Keppres Nomor 8 pemerintah mengumumkan pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada akhir pelita V tahun 1993 laju pertum-buhan penduduk berhasil ditekan menjadi 1,66 persen dan angka kematian kasar menurun menjadi 7,9 per 1000 penduduk Keberhasilan pro-gram KB di Indonesia diakui oleh dunia interna-sional sehingga tahun 1989 Pak Harto mendapat penghargaan dari UNFPA, PBB Prestasi Pak Harto di bidang kependudukan dan program Keluarga Berencana memang mem-banggakan. “Saya kira para akseptor KB seluruh Indonesia yang jumlahnya saat ini sekitar 35-40 juta akan sangat terkesan dengan komitmen yang diberikan oleh Pak Harto. Karena Pak Harto mulai sebagai Kepala Negara pada tahun 1967-1968 sudah mulai memikirkan, kemudian menandatangani deklarasi kependudukan. Baru kemudian tahun 1970 Lembaga KB Nasional (LKBN) yang didirikan beliau diresmikan menjadi BKKBN,” urai Prof Haryono, mantan Kepala BKKBN era Pak Harto dan pernah menjadi Menko Kesra dan Taskin era Presiden BJ Habibie.Tentang relevansi program KB di era kini, Kepala BKKBN kedua sejak tahun 1983 dan seba-gai Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN sejak tahun 1993 ini mengungkapkan, dengan peserta KB yang begitu banyak tentu saja program KB sangat relevan. Tentunya dengan bentuk kampanye yang berbeda “Kalau dulu kesadaran KB itu masih rendah, sekarang sudah tinggi. Barangkali apa yang dikatakan Kepala BKKBN Pak dr Sugiri beberapa hari yang lalu bahwa peserta KB menjadi ujung tombak untuk mengadakan kampanye kepada anaknya juga cucunya, sangat tepat. Sekarang ini yang masih mengganjal adalah tidak saja keser-taan KB harus terus dilestarikan, tetapi harus juga diperhatikan karena kesertaan KB itu tiap-tiap tahun akan berkurang. Dalam perhitungan saya antara 3 sampai 4 juta itu istirahat, karena tidak lagi subur (usia subur) dan ganti generasi yang baru lagi. Jadi, sangat relevan KB untuk digalak-kan,” tegas Sang Begawan KB ini. Dr Marius Widjajarta, SE Ketua Lembaga Kon-sumen Kesehatan Indonesia, dengan tegas menan-daskam, program KB sangat penting dan harus lebih digiatkan, bukan dikendorkan. “Bila program KB kendor, musibah untuk republik ini,” tukasnya. Diakui, memang pemerintah sekarang mung-kin ada kesulitan karena dahulu sentralisasi, seka-rang otonomi daerah. “Bidang kesehatan lainnya kalau tergantung oleh ‘raja-raja kecil’ yang ada di daerah itu bisa saja tidak berjalan sukses. Jadi mungkin zaman sekarang dengan adanya otonomi daerah program KB juga bisa tidak berhasil seperti zaman dahulu,” tambah Dr Marius Widjajarta, SE. Kepala BKKBN dr Sugiri Syarief menegaskan, program KB adalah program yang harus dilaksa-nakan. Hanya karena suasana dan kondisinya berbeda maka upayanya harus lebih besar daripada dahulu. Juga harus didukung dana yang memadai serta kebijakan atau membangun iklim agar upaya-upaya yang dibangun secara demokratis ini tum-buh dan berkembang dan kemudian masyarakat mengadopsinya dengan tanpa paksaan Program KB tidak segencar dulu diakui Kepala BKKBN Sugiri Syarief karena situasinya memang berbeda. “Zaman Pak Harto dan zaman sekarang, mulai dari komitmennya barangkali akan sangat berbeda. Benar Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) komitmennya tinggi, tapi manakala kita ber-tanya kepada bupati dan walikota, persepsinya ber-beda-beda tentang KB. Bahkan ada yang meng-anggap bahwa KB itu tidak perlu untuk wilayah-nya, tapi banyak juga yang menganggap perlu. Jadi, variannya sangat tinggi sekali antara yang tidak peduli dengan yang sangat peduli. Ini situasi komit-men saja sudah berbeda. Kalau zaman Pak Haryono dulu dari pak Harto sampai dengan lurah tidak ada persoalan mengenai komitmen,” paparnya. “Saya menyadari ini adalah sebuah tantangan untuk pemerintah dan juga BKKBN, bagaimana masyarakat dapat dilayani dengan baik. Pemberian pelayanan dengan baik itu harus ditunjukan baik dari pejabat pemerintahan tingkat pusat sampai kebawah bahwa dia adalah pelayan masyarakat, bukan seorang feodalistis birokratis yang mempersulit. Saya kira kalau komitmen itu jika dilaksanakan oleh semua pejabat pemerintah Insya Allah baik,” tambah Kepala BKKBN. Membenarkan penuturan Sugiri Syarief, Prof Haryono menambahkan, pendekatan di era hingar bingar demokrasi memang harus berbeda. “Kalau dulu pendekatannya dari atas kebawah, barangkali sekarang masyarakat-masyarakat bawah itu harus saling isi mengisi PROGRAM KB PADA ZAMAN SEKARANG Dalam upaya mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, di antaranya kesepakatan global dan terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah, BKKBN melakukan perumusan kembali visi, misi, dan strategi dasar (grand strategy). Hal ini diperlukan untuk membangun kembali sendi-sendi program yang oleh berbagai kalangan disinyalir Melemah dalam era desentralisasi ini. Melalui upaya ini pula diharapkan kinerja program dapat meningkat dan sasaran-sasaran program KB nasional yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009 dapat dicapai. Melalui visi baru “Seluruh Keluarga Ikut KB”, BKKBN diharapkan menjadi inspirator, fasilitator, dan penggerak program KBN sehingga di masa depan seluruh keluarga di Indonesia menerima ide keluarga berencana. Hal ini berarti bahwa setiap pasangan suami-istri melakukan perencanaan keluarga secara matang dan bertanggungjawab sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pengertian “Ikut KB” bukan semata-mata menggunakan alat/metode kontrasepsi, tetapi menyangkut peran yang sangat strategis dalam pembangunan manusia melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Karena sejak awal dibangun untuk mengemban tugas membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera, maka misi yang diemban oleh BKKBN adalah “Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”. Upaya melakukan perencanaan keluarga secara cermat ini sejalan dengan upaya-upaya peningkatan kualitas penduduk melalui program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lainnya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, BKKBN merumuskan 5 (lima) strategi dasar yang dimaksudkan untuk memberikan daya ungkit yang besar bagi program KB nasional.Kelima strategi dasar tersebut adalah: 1) menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB; 2) menata kembali pengelolaan program KB; 3) memperkuat SDM operasional program KB; 4) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB; dan 5) meningkatkan pembiayaan program KB.BKKBN berupaya melaksanakan program yang sejalan dengan perkembangan wacana global, terutama dalam upaya menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan internasional. Dari hasil analisis, terdapat beberapa isu gender dalam program KB dan Kesehatan Reproduksi (KR), di antaranya sebagai berikut. 1. Kesehatan ibu dan bayi: a) perempuan kurang mampu memutuskan kapan hamil dan dimana melahirkan; b) sikap dan perilaku keluarga yang mengutamakan lakilaki; c) kedudukan perempuan lemah dalam keluarga dan masyarakat; d) ibu hamil tetap dituntut kerja keras; dan e) pantangan-pantangan bagi perempuan melakukan kegiatan dan makan makanan tertentu yang cukup gizi. 2. Keluarga berencana: a) kesertaan ber-KB perempaun lebih besar daripada laki-laki; b) laki-laki terdiskriminasi dalam pelayanan kontrasepsi (alat dan metode kontrasepsi tuk laki-laki terbatas); c) perempuan kurang mampu memutuskan5 metoda kontrasepsi; d) kontrol dari laki-laki sangat kuat; e) adanya anggapan bahwa KB adalah urusan perempuan; f) perempuan sering disalahkan dalam kasus infertilitas. 3. Kesehatan reproduksi remaja: a) ketidakadilan dalam tanggungjawab (keputusanuntuk aborsi menjadikan remaja perempuan terancam keselamatan jiwanya); b) ketidakadilan dalam hukum (remaja perempuan sering menjadi pihak yang dirugikan seperti tidak boleh melanjutkan sekolah karena hamil/menikah usia di usia dini) 4. IMS dan HIV/AIDS: a) perempuan dijadikan objek intervensi; b) perempuan dijadikan sumber masalah dalam praktik prostitusi; c) perempuan jadi korban penularan HIV dan AIDS. Sementara itu, isu-isu gender dalam program Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK) adalah sebagai berikut. 1. Aspek kemampuan fisik/materi/ekonomi: a) perempuan hanya diberikan peran dalam pekerjaan domestik; b) jabatan kepala keluarga yang mutlak diberikan kepada laki-laki; c) keterbatasan akses perempuan terhadap pengembangan potensi diri. 2. Aspek kemampuan psikis/mental spiritual: a) pola pengasuhan yang masih membedakan anak laki-laki dan perempuan; b) hubungan interaksi dengan anak belum memperhatikan usia dan masih membdakan laki-laki dan perempuan; c) mengasuh menjadi tanggungjawab ibu saja; d) laki-laki adalah pengambil keputusan Sejak diperkenalkan konsep Women in Development (WID), BKKBN berupayameningkatkan peran produktif perempuan, terutama yang berkaitan dengan pendapatan sehingga posisi perempuan tidak lagi termarginalkan. upaya ini bertujuan untuk mengangkat peran perempuan dlm “area” produktif sebagai usaha utk memperoleh/ meningkatkan pendapatan keluarga (income generating) dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui UPPKS, Takesra, dan Kukesra. Begitu pun ketika Women and Development (WAD) mengemuka, BKKBN berupaya meningkatkan kualitas perempuan melalui family life education yang diimplementasikan melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK). Ketika konsep bergeser ke Gender and Development (GAD) yang memandang pentingnya keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, BKKBN berupaya mengangkat peran dan status perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga, terutama dalam pemilihan dan pemakaian nalat/metode kontasepsi. Selain itu, melalui metode komunikasi, informasi, edukasi (KIE), kaum perempuan diberikan wawasan mengenai kesehatan reproduksi dan hak reproduksi.Untuk meningkatkan kesertaan pria dalam ber-KB, dibentuk lembaga setingkat direktorat yang dipimpin oleh pejabat eselon II, yaitu Direktorat Partisipasi Pria. Institusi ini tidak hanya mendorong pria agar mengenakan kondom atau memilih vasektomi sebagai metode kontrasepsi, tetapi juga meningkatkan peran pria/suami dalam mendukung dan merawat istri hamil, merawat bayi, mendidik anak sesuai potensi, dan berbagi peran sebagai orangtua. Hingga saat ini, tingkat partisipasi pria dalam ber-KB masih tergolong rendah, yaitu hanya 1,5 persen dari 61,4 persen total peserta KB (SDKI2007). Dalam upaya meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB, kini sedang terus dikembangkan alat/metode kontrasepsi untuk pria. Begitu pun dalam upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan menurunkan angka kematian bayi dan balita (AKB), telah dibentuk Direktorat Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak. Dari hasil survey,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: